LAIN-LAIN
Kamis, (30/8/2018) Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meresmikan RSUD Konawe yang menelan biaya Rp 231,97 Miliar pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 . Acara peresmian dihadiri oleh Teguh Setyabudi selaku PJ. Gubernur Sulawesi Tenggara, Surunuddin Dangga selaku bupati Konawe, pejabat daerah setempat dan beberapa pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Visi, misi dan program nawa cita presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mendorong daya saing dan mengurangi biaya logistik. Dukungan pemerintah di bidang infrasturktur naik dari tahun ke tahunnya. APBN belanja infrastruktur pada tahun 2016 sebesar 269,1 triliun dan pada tahun 2018 naik menjadi 410,7 triliun.
“Alokasi anggaran infrastruktur yang tersedia masih jauh dari kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar 4.796,2 triliun, sehingga dibutuhkan pembiayaan non-APBN, seperti pembangunan RSUD Konawe ini” ungkap Sri Mulyani.
Untuk mendorong percepatan pembangunan, diciptakan berbagai instrumen keuangan serta lembaga-lembaga pendukungnya. Salah satunya adalah PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT SMI menyalurkan pembiayaan berupa instrumen pinjaman pada proyek-proyek infrastruktur di daerah khususnya di luar pulau Jawa.
Beberapa infrastruktur di provinsi Sulawesi tenggara yang dibiayai melalui pembiayaan daerah dari PT SMI antara lain : RSUD Konawe, RSUD Provinsi Bahteramas, pembangunan jembatan Konaweha Hulu, pembangunan ruas jalan Lepo Lepo – Konda, jalan Laha – Lakapera dan 9 ruas jalan rpovinsi.
Diharapkan dengan beroperasinya RSUD Konawe ini, masyarakat di Kabupaten Konawe dan sekitarnya dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesehatan dan kualitas daya saing sumber daya manusia yang dimiliki. “Kepada Bupati Konawe beserta jajarannya, kami harap agar RSUD ini dipelihara dengan baik dan senantiasa meningkatkan pelayanan” pesan Sri Mulyani.
Pagi tadi, Acara hari kedua Menteri Keuangan adalah Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Konawe Selatan. Tema Diseminasi adalah Padat karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera. Kegiatan dimulai sekira pukul 07.00 dengan melalukan kunjungan ke pasar pagi di desa Ranomeeto, Srimulyani berbincang dengan beberapa pedagang dan menanyakan kondisi harga kebutuhan pokok saat ini diantaranya telor, gula, dan minyak goreng. Kegiatan dilanjutkan dengan melihat pembangunan jalan desa yang dibiayai melalui Dana Desa, di desa Ambaipua, Konawe Selatan.
Dalam sambutannya, Srimulyani memaparkan 4 (empat) perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2018. Pertama, memperbaiki cara alokasi, membagi dan mendistribusikan dana desa agar sejalan dengan pengentasan kemiskinan. Kedua, memperbaiki cara menggunakan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana desa. Ketiga, memperbaiki cara penggunaan dana desa melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai. Keempat, memperbaiki pola penyaluran agar dapat mendukung pelaksanaan padat karya tunai.
“Persentase angka kemiskinan di pedesaan masih cukup tinggi, 13,9% dari total penduduk desa. Oleh karena itu, kita akselerasi dengan berbagai terobosan kebijakan diantaranya 4 perubahan mendasar dalam mengelola Dana Desa tahun 2018 “ ucap Sri Mulyani. Pada tahun 2019, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan yang telah dilaksanakan diantaranya meningkatkan pagu anggaran dana desa hingga mencapai Rp 73 triliun.
Diakhir sambutan, Sri Mulyani berharap agar pemanfaatan dana desa benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan agar pelaksanaannya dapat dijaga governance dan akuntabilitasnya.
