07 Juli 2025
APBN Riau Berkinerja Baik dalam Menjaga Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi

APBN Riau Berkinerja Baik dalam Menjaga Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi

PENERIMAAN

Pekanbaru, 31 Oktober 2023. Telah dilaksanakan Kegiatan Press Release Kinerja APBN Triwulan III Kementerian Keuangan s.d. Periode September 2023 di Aula Lancang Kuning, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau-Sumatera barat-Kepulauan Riau selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Kepala Kanwil DJBC Riau, Kepala Kanwil DJP Riau, serta Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan pemaparan terkait kinerja penerimaan, kinerja pemberian fasilitas, serta kinerja pengawasan dan penyidikan selama Semester Pertama Tahun Anggaran 2023.  

Kinerja APBN Triwulan III regional Riau pada pendapatan negara sebesar Rp 20,9 triliun, dengan rincian antara lain penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 17,57 triliun; dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 2,3 triliun; dari sektor PNBP lainnya sebesar Rp 1,03 triliun; serta dari Pendapatan BLU sebesar Rp 406,28 miliar. Kemudian untuk Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,51 triliun (63,89?ri pagu), atau tumbuh sebesar 10,82?ri tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan Realisasi Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp 15,82 triliun (70,05?ri pagu), atau tumbuh sebesar 2,84?ri tahun sebelumnya (yoy). 

Penerimaan Pajak sendiri berhasil tumbuh positif. Realisasi penerimaan pajak s.d. September 2023 mencapai Rp17,57 triliun atau 79,36?ri target dan tumbuh 2,79% dibandingkan TAYL. Jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh menyumbang pendapatan terbesar dengan nilai realisasi Rp8,49 triliun, diikuti oleh PPN & PPnBM sebesar Rp6,88 triliun, PBB sebesar Rp2,08 triliun, dan Pajak Lainnya sebesar Rp114,03 miliar. Dari sisi sektoral, industri pengolahan memberikan kontribusi pajak terbesar mencapai Rp4,85 triliun yang tumbuh 29,9% dibandingkan tahun lalu, disebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Badan. Sektor perdagangan dan pertanian untuk WP Sawit terkontraksi akibat penurunan harga TBS yang signifikan dari tahun lalu. Penerimaan pajak sektor pertambangan naik 12,56?rasal dari penerimaan PPh Pasal 21 periode Januari dan Agustus.

Kemudian, Penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai masih on the track. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai s.d. September 2023 berhasil mencapai Rp2,3 triliun atau 64,57?ri target, terkontraksi sebesar 82,54% dibandingkan TAYL. Pendapatan Cukai terealisasi Rp670 juta atau sebesar 445,73?ri target dengan pertumbuhan 66,99% akibat adanya peraturan baru yang menimbulkan penerimaan dari denda administrasi cukai. Pendapatan Bea Masuk mencapai Rp170,15 miliar atau 97,82?ri target dengan pertumbuhan 12,52%. Sementara pendapatan Bea Keluar terealisasi Rp2,13 triliun atau 62,85?ri target dengan pertumbuhan negatif 83,64% akibat turunnya kolom tarif Bea Keluar komoditas CPO.

Sementara itu, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak juga berhasil melampaui target. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) s.d. September 2023 mencapai Rp1,03 triliun atau 121,14?ri target dengan pertumbuhan 6,20% dibandingkan TAYL. PNBP Lainnya yang berasal dari pelayanan satuan kerja Kementerian/Lembaga seperti penerbitan paspor, BPKB, STNK, dan TNKB terealisasi keseluruhan sebesar Rp620,6 miliar, mencapai 155,22?ri target dan tumbuh 20,08?ri tahun sebelumnya. Terdapat tiga satuan kerja K/L yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu Universitas Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, dan RS Bhayangkara Pekanbaru yang secara agregat menghasilkan PNBP BLU senilai Rp406,28 miliar atau 90,71?ri target APBN dengan kontraksi 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan. Realisasi PNBP Aset, Lelang, dan Piutang s.d. September 2023 mencapai Rp26,14 miliar.


Faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi belanja K/L yang disumbangkan oleh pertumbuhan belanja pegawai (42,65%), belanja barang dan jasa (44,64%), belanja modal (12,34%), dan belanja bantuan sosial (0,37%). Sementara itu untuk pertumbuhan Penyaluran Transfer ke Daerah disumbangkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh sebesar 7,07% (yoy), Dana Alokasi Umum (DAU) terkontraksi sebesar 6,64% (yoy), DAK Fisik terkontraksi 11,65% (yoy), DAK Nonfisik tumbuh sebesar 26,86% (yoy), Insentif Fiskal tumbuh sebesar 12,37% (yoy), dan Dana Desa tumbuh sebesar 3,33% (yoy).
Kinerja perekonomian regional Riau tumbuh stabil meski dihantui risiko ketidakpastian global seperti El Nino dan risiko geopolitik. Hal ini didukung oleh kinerja baik dari APBN Riau dalam menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Inflasi terkendali dengan baik, dengan andil inflasi terbesar pada Makanan, Minuman, dan Tembakau, Transportasi, dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.