PENERIMAAN

Surabaya (1/8) – Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui proyeksi realisasi dan mitigasi risiko penerimaan, Bea Cukai Jatim I turut berperan dalam pelaksanaan ALCo (Assets and Liability Committee) Regional, salah satunya adalah pelaksanaan Press Conference dan Press Release Implementasi Kebijakan Fiskal Regional Jawa Timur (APBN Kita) periode s.d. 31 Juni 2023 yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara fisik di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I, serta secara daring melalui Zoom Meeting Room. Konferensi Pers dihadiri oleh para pejabat unit vertikal lingkungan Kementerian Keuangan se-Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Taukhid.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Bea Cukai Jatim I, Untung Basuki, menyampaikan realisasi kinerja Bea Cukai sebagai dukungan terhadap APBN di Jatim sampai dengan 31 Juni tahun anggaran 2023. Penerimaan kepabeanan dan cukai di Jawa Timur mencapai Rp68,04 triliun atau 45,39?ri target tahun 2023. Penerimaan tersebut dihimpun dari 2 (dua) Kantor Wilayah DJBC di Jatim beserta unit vertikal yang dibawahinya, yaitu Kanwil DJBC Jawa Timur I membawahi wilayah Jawa Timur bagian utara, serta Kanwil DJBC Jawa Timur II yang membawahi Jawa Timur bagian selatan. Berdasarkan data dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, meskipun realisasi penerimaan Bea Cukai di Provinsi Jatim mengalami penurunan karena dipengaruhi turunnya penerimaan Bea Keluar dan cukai, namun penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif. Turunnya penerimaan bea keluar dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) yang termoderasi dan turunnya devisa ekspor, sedangkan turunnya penerimaan cukai dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau di wilayah kerja Bea Cukai Kanwil Jatim I. Namun disamping itu, penerimaan Bea Masuk tumbuh 0,93%.
Bea Cukai Jatim I beserta unit vertikal yang dibawahinya, berkomitmen untuk mendukung APBN dengan meningkatkan upaya sesuai fungsi dan kewenangannya. Beberapa diantaranya adalah melakukan proyeksi penerimaan sesuai dengan kondisi terkini, melaksanakan dialog pemetaan serta meningkatkan intimasi dengan stakeholder, dan meningkatkan pengawasan atas importasi dan eksportasi barang.