LAIN-LAIN
Jakarta, 23-06-2025 - Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Forum Ekonomi Regional Jawa Tengah dan kegiatan Coaching Program for New Exporter (CPNE) di Jawa Timur yang digelar pada Mei dan Juni 2025.
Forum Ekonomi Regional Jawa Tengah periode Mei 2025 dilaksanakan pada Selasa (27/05) bertempat di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang terintegrasi, berbasis data, dan adaptif terhadap dinamika global.
Dalam sambutannya, Bayu Andy Prasetya mengungkapkan bahwa perekonomian Jawa Tengah menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan global. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 mencapai 4,96% (yoy), disertai stabilitas harga dan optimisme konsumen yang tinggi,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran APBN dalam menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Forum seperti ini sangat strategis untuk menyamakan arah kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kerja sama aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pro rakyat,” ungkapnya.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Suaidy, menyatakan dukungan penuh Bea Cukai dalam forum ini. “Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai terus mendukung kelancaran arus barang dan optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, untuk menopang pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelasnya.
Forum ini turut membahas isu-isu strategis seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal yang inklusif, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Peserta forum diharapkan mampu merumuskan rekomendasi konkret berbasis data untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tangguh dan berkeadilan.
Sementara itu, pada Kamis (19/06), bertempat di Gedung C Disperindag Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Disperindag Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Coaching Program for New Exporter (CPNE). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan eksportir baru yang berasal dari pelaku UMKM dan mendorong mereka agar menjadi bankable.
Kementerian Keuangan diwakili oleh Bakhroni, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II sekaligus Ketua Kelompok Kerja Teknis Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman terkait sinergi pemberdayaan UMKM melalui berbagai program Kemenkeu Satu yang meliputi pembiayaan, fasilitas fiskal, pelatihan, pemasaran, dan pendampingan.
Untuk mendukung UMKM menembus pasar global, Bea Cukai juga menghadirkan program Klinik Ekspor, agen fasilitas, serta business matching yang bekerja sama dengan atase di luar negeri. Program ini sejalan dengan peran Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam mendorong UMKM naik kelas dan bersaing di pasar internasional.
Melalui kolaborasi antarlembaga ini, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas ekspor, dan penguatan fondasi ekonomi nasional berbasis sektor usaha kecil menengah.