PENGAWASAN
Jakarta, 28-08-2025 - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun instansi penegak hukum, dalam rangka meningkatkan pengawasan kepabeanan dan cukai sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di Kabupaten Kayong Utara, Bea Cukai Ketapang melakukan kunjungan Pemkab Kayong Utara. Pertemuan tersebut membahas peningkatan pengawasan rokok ilegal dan narkotika, serta strategi pengembangan ekonomi daerah melalui hilirisasi bauksit, pemberdayaan UMKM, hingga peluang ekspor produk unggulan asli Kayong Utara.
Sementara itu di Jawa Timur, Kanwil Bea Cukai Jatim II menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, yang mengatur alokasi DBH CHT pada bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.
Tak hanya itu, sinergi juga diperkuat dengan aparat penegak hukum. Bea Cukai Banten menerima kunjungan BNN Kota Tangerang untuk berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Banten. Pertemuan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks.
Menanggapi rangkaian kegiatan sinergi tersebut, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kami tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah maupun instansi lain menjadi kunci untuk menekan peredaran rokok ilegal dan narkotika, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa pola kerja sama yang dijalin dengan pemerintah daerah maupun instansi penegak hukum akan terus diperkuat.
“Kami ingin memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor cukai bisa dimanfaatkan optimal bagi kesejahteraan masyarakat, dan pada saat yang sama, masyarakat terlindungi dari dampak negatif peredaran barang ilegal,” pungkasnya.